Penerbit : Yayasan YJP
No : SPPT.0166-DP-0409
Pemerintahan Indonesia telah mengesahkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) serangkaian aturan daerah pun telah muncul untuk mengapai isu perdagangan orang tersebut. Sejumlah gugus tugas, aturan pelayanan khusus serta standar pelayanan terpadu sudah di tetapkan. Sudahkah Indonesia lantas bebas dari persoalan trafficking, paling tidak mengalami kemajuan? Efektifkah aturan-aturan tersebut dalam prakteknya?
Jurnal perempuan edisi ini mengkaji dan mengevaluasi sejumlah kebijakan tersebut dan penerapannya, termasuk mengungkapkan sejumlah inkosistensi dalam prakteknya serta bentroknya dengan aturan-aturan kebijakan lain di indonesia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar